GUNUNGKIDUL (Simpony) – Anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan memanfaatkan dana dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan pemulihan ekonomi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul Saptoyo menyampaikan, saat ini anggaran penanganan COVID-19 naik menjadi Rp 52 miliar lebih.
“Persisnya Rp 52.677.704.061,00 (Lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu enam puluh satu rupiah). Ada tambahan dan usulan berdasarkan hasil re-focusing APBD yang keempat kalinya,” kata Sapto, Sabtu (15/08/2020).
Ia mengatakan, anggaran ini tetap didistribusikan ke 5 lembaga penerima manfaat. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, RSUD Wonosari, dan RSUD Saptosari.
Sapto menjelaskan, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penerapan AKB serta pemulihan ekonomi bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
Menurutnya, hal tersebut masuk dalam pembahasan APBD Perubahan, selain itu tidak ada rencana belanja anggaran baru dan masih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19.
“Saat ini sedang proses peninjauan atau review. Targetnya akhir Agustus ini APBD Perubahan disepakati,” jelas Sapto.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, bahwa sudah menyiapkan berbagai program terkait penerapan AKB.
Program yang disiapkan diantaranya, pengadaan fasilitas fisik, seperti sistem pengeras suara, CCTV, wastafel, disinfektan, hingga jaringan internet dengan saran utama di pasar tradisional dan destinasi wisata.
Ia juga menjelaskan, infrastruktur fisik tersebut untuk mendukung sosialisasi protokol kesehatan pada masyarakat.
Khusus jaringan internet, lebih lanjut ia mengatakan pemanfaatannya juga akan digunakan untuk penelusuran (tracing) kasus Covid-19.
“Ini merupakan pemenuhan dan implementasi Peraturan Bupati mengenai AKB tersebut,” kata Sri.
Terkait pemulihan ekonomi Sri menyebut, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi (Dinkop), dengan salah satu programnya yakni menyediakan stimulus bagi UMKM hingga bantuan modal kerja serta usaha.
Selain itu stimulus diberikan melalui program Padat Karya, yang akan dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran tahun ini dengan sasaran warga yang kehilangan penghasilan akibat aktivitas wisata ditutup.
“Kami juga sudah meminta Dinkop agar merapat ke BPD DIY terkait penyediaan fasilitas kredit sebagai stimulus,” jelas Sri. (*)
Komentar