JAKARTA (Simpony) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta BNPB untuk memberikan perhatian lebih terhadap peran puskesmas. Ia menilai puskesmas adalah ujung tombak penanganan krisis kesehatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang terdampak Covid-19.
Politisi PKS ini mengambil contoh kasus yang terjadi di salah satu dapilnya, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setelah meninjau langsung di lapangan, terungkap bahwa sejumlah puskesmas di sana terpaksa melakukan iuran secara swadaya untuk memperoleh masker yang sesuai dengan standar medis untuk memenuhi keperluan tenaga kesehatan.
“Saya sangat prihatin mendapati kondisi puskesmas tersebut. Sebagai ujung tombak kesehatan, ia terpaksa dibebankan oleh Peraturan Bupati yang secara mendadak meminta puskesmas tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Padahal sebelumnya, tidak ada persiapan ataupun pembinaan dari Pemda,” terangnya saat Raker perdana Komisi VIII DPR dengan BNPB di Tahun 2021, Kamis (14/1/2021).
Konsekuensinya, demikian Bukhori meneruskan, banyak puskesmas yang harus membayar gaji SDM tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi non-PNS secara mandiri akibat anggaran yang tidak memadai. Mirisnya, mereka terpaksa iuran kembali untuk bisa memperoleh masker medis yang memadai secara kualitas dan kuantitas, sambungnya.
Ketua DPP PKS ini meminta Kepala BNPB, Doni Monardo, untuk mengkoordinasikan persoalan ini dengan Pemda. Sebelumnya, politisi dapil Jateng I ini mengaku telah membicarakan perihal tersebut dengan sejumlah anggota lintas komisi yang bermitra dengan Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenpan-RB. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong upaya advokasi lebih kuat terkait peran sentral puskesmas di seluruh wilayah Indonesia dalam melayani masyarakat selama pandemi.
“Jika puskesmas kita collapse karena kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan perangkat kesehatan yang memadai hingga hak pegawai yang terabaikan, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Sebab, concern kita saat ini adalah keselamatan masyarakat,” tegasnya.
“Dengan kewenangan Pak Doni sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, saya meminta Bapak bisa mengkomunikasikan hal ini dengan kementerian terkait supaya tidak terjadi tumpang tindih. Sebab, saya mencemaskan akan ada pihak yang mengambil keuntungan melalui kebijakan politik lokal akibat tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, alumni Universitas Madina Arab Saudi ini juga mendorong pelibatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat disertakan dalam rencana program kerja BNPB di tahun 2021.
“Perjuangan ini butuh melibatkan pelbagai cara dan pihak. Perjuangan dengan akal memang perlu, namun jangan lupakan bahwa perjuangan spiritual juga harus dikuatkan. Hal ini selaras dengan tagline Satgas Covid-19; iman, imun, dan aman. Karena itu, saya mengusulkan supaya di tahun 2021 Satgas bisa turut melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19,” pungkasnya. (kps)
Komentar