oleh

Laporan Tahunan LO DIY : Sektor Properti Paling Banyak Mendapat Laporan dari Masyarakat

BANTUL (Simpony) – Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY yang bertugas mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan mengawasi penegakan etika usaha swasta, pada akhir tahun 2020 melaporkan kinerjanya selama satu tahun ini.

Dikatakan Ketua LO DIY, Suryawan Raharjo, pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir masa bakti Komisioner LO DIY periode 2018-2021. Dan selama tiga tahun ini LO DIY telah menangani 390 aduan dan 732 konsultasi. “Dengan menghasilkan produk akhir yang dihasilkan sebanyak 274 buah,” katanya, Selasa (29/12/2020) pada acara Konferensi Pers Laporan Tahunan 2020 LO DIY.

Ditambahkan Suryawan kasus yang masuk ke LO DIY selama 2018-2020, aduan paling banyak berasal dari Kabupaten Bantul sejumlah 203 kasus. “Konsultasi paling banyak berasal dari wilayah Kota Yogyakarta sejumlah 267 kasus. Secara rata-rata kasus yang masuk di LO DIY dalam kurun waktu tiga tahun ini didominasi dari wilayah Bantul dengan jumlah total 373 kasus atau 33,24 persen,” tambahnya.

Dipaparkan Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kelembagaan dan Hubungan Kelembagaan LO DIY, Yusticia Eka Noor Ida, berdasarkan bidang kasus yang masuk selama 2108-2020 baik aduan maupun konsultasi paling banyak adalah bidang Instansi Swasta yaitu 58,20 persen dengan rincian aduan sejumlah 294 kasus dan konsultasi sejumlah 359 kasus, peringkat kedua adalah bidang Aparatur Pemerintah Daerah yaitu 33,51persen dengan rincian aduan sejumlah 93 kasus dan konsultasi sejumlah 283 kasus.

“Berdasarkan sektor selama tahun 2018-2021 terdapat 5 sektor yang paling banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, baik berupa aduan maupun konsultasi dengan urutan pertama adalah sektor properti 293 kasus (26,11%), keuangan 194 kasus (17,29%) , pertanahan 98 kasus (8,37%), pendidikan 89 kasus (7,93%), dan ketenagakerjaan 88 kasus (7,84%). Kasus-kasus selain 5 sektor tersebut total sejumlah 360 kasus (32,09%),” katanya.

Disebutkannya LO DIY pada tahun 2020 telah menyelesaikan 165 produk akhir, baik berupa surat rekomendasi maupun laporan penyelesaian kasus. “Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 106 produk akhir. LO DIY telah mengeluarkan 126 surat rekomendasi atas maladministrasi (bidang pemerintah) maupun pelanggaran etika usaha (bidang instansi swasta). Dalam hal tidak ditemukannya maladministrasi atau kasus telah diselesaikan oleh pelapor dan terlapor sebelum LO DIY melakukan tindak lanjut, LO DIY telah menerbitkan 39 surat laporan penyelesaian kasus,” imbuhnya.

Pada tahun ini, lanjutnya, LO DIY telah menerima 271 aduan masyarakat, dari jumlah tersebut, 247 aduan diselesaikan pada tahap konsultasi dan 24 aduan diselesaikan sebagai laporan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan LO DIY. “Berdasarkan bidangnya, laporan pengaduan tersebut dapat dikategorikan 20 laporan (83,33%) bidang instansi swasta, 4 laporan (16,67%) terkait dengan bidang layanan sektor pemerintah,” ucapnya.

Berdasarkan sektornya, 4 sektor urutan teratas adalah sektor keuangan sebanyak 20 laporan atau 83,33 persen, sektor pendidikan sebanyak 2 laporan atau 8,33 persen, kesehatan 1 laporan atau 4,17 persen, kepegawaian 1 laporan atau 4,17 persen.

Penyesuaian pelayanan selama masa pandemi covid-19, dijelaskan Ida sejak akhir bulan Maret 2020, LO DIY melakukan adaptasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Pada kondisi pandemi setiap institusi melakukan adaptasi dan menerapkan inovasi. LO DIY telah melakukan beberapa inovasi sebagai respon internal diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi, melakukan tindak lanjut kasus, gelar kasus, FGD, koordinasi, dan jajak pendapat secara online,” pungkasnya. (mar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed